Sebelumnya, beberapa pengantar mengenai pembahasan demokrasi di Indonesia sudah diposting namun penulis tertarik untuk melanjutkan pembahasan sistem demokrasi di negara kita cintai bersama, ada hal yang menarik di pembahasan sebelumnya yang menyatakan Bagaimana cara menjadi Calon Kepala Daerah ? artikel sebelumnya penulis mencoba memahami dengan melakukan pendekatan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, namun serasa kurang lengkap tanpa memahami aturan di undang – undang yang membahas pemilihan Kepala Daerah.

Setelah mencari cari buku maupun di internet akhirnya penulis menemukan aturan yang ada  di undang – undang terbaru sebagai alat untuk mengatur proses pemilihan Kepala Daerah yang berjudul “UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
(Sumber : internet dalam bentuk PDF yang berisi 106 Halaman)

Lumayan Banyak pembahasannya namun sebagai warga Negara yang baik adalah budayakan membaca untuk mengetahui aturan yang berjalan di negeri kita. Dari sekian banyak Pasal dan poin ada beberapa yang menarik penulis, seperti pada gambar berikut :

Setelah melihat gambar diatas, bisa dilihat bersama pasal 40 di undang-undang tersebut, ternyata ada aturan yang menyatakan pasangan calon dipilih oleh partai politik dengan ketentuan presentase partai politik yang bisa memilih adalah partai politik yang memiliki suara besar minimal 20% dan diperbolehkan bergabung dengan sesama partai untuk mencukupi presentase minimal 20% dari hasil pemilihan partai sebelumnya, atau seseorang bisa menjadi calon ketika didukung oleh partai yang memenuhi kriteria. bahasa sederhananya ialah“pasangan calon dipilih oleh partai politik”. Dengan segala keterbatasan penulis ingin mempertanyakan :

Apa hubungan partai dengan Pemimpin Daerah ?
Apa peran dan tanggung jawab partai politik dalam proses pembangunan daerah ?
Apakah memang iya proses demokrasi harus mengikut sertakan partai politik dalam proses pemilihan Kepala Daerah ?
Bagaimana partai politik memilih pasangan calon yang diusulkan ?
Apakah iya, pasangan calon yang nantinya dipilih oleh partai politik sama dengan pilihan rakyat ?

Sekali lagi tujuan demokrasi adalah Dari Rakyat – Oleh Rakyat – Untuk Rakyat.

Selanjutnya di pasal 41, ternyata seseorang bisa menjadi calon kepala daerah dengan ketentuan didukung oleh rakyatnya minimal 7,5% dari jumlah penduduk. Spontan penulis berfikir seperti ini yang dibutuhkan rakyat, bagaimanapun sistemnya, menurut penulis yang punya keterbatasan pengetahuan, intisari dari pasal 41 adalah rakyat. Seperti yang tercermin dari demokrasi lagsung rakyatlah yang memegang kendali untuk proses pemilihan Kepala Daerahnya masing masing. Sekarang yang menjadi perhatian di pasal ini adalah sistem pelaksanaanya yang wajib kita semua, rakyat, penyelenggara dan pemerintah bisa bekerjasama untuk mewujudkan demokrasi yang baik dan bisa menghasilkan Kepala Daerah yang bersih dan terkhusus Untuk Rakyat.

Penulis sadar bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai proses pemiihan kepala daerah adalah hal yang terbaik dari beberapa pertimbangannya, namun peraturan ini ternyata baru direalisasikan di proses pemilihan 2018 ini, semoga keputusan Pemerintah membuat “UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015” menjadikan demokrasi di negeri kita lebih baik. Sekali lagi penulis mengajak rakyat untuk sama sama mengawal jalannya demokrasi dengan baik, jika ada penyimpangan atau kekeliruan maka mari pula kita sama sama memperbaiki, mencari solusi terbaik untuk Indonesia tercinta.

Penulis : Pena Merah

 

Facebook Comments