Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Menurut Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Baiklah, mungkin cukup definisi dari demokrasi. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang model pemilihannya demokrasi langsung yaitu Pemimpin Daerah atau Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bisa diberhentikan oleh rakyat pula ketika terjadi penyimpangan kekuasaan atau mungkin bahasa sederhananya ketika rakyat tidak mempercayai Pemimpin itu lagi.

Demokrasi yang selalu disampaikan oleh Guru kita dan para ahli Pemerintah menyepakati bahwa Tujuan demokrasi adalah Dari Rakyat-Oleh Rakyat-Untuk Rakyat. (Spontan penulis berfikir sungguh mulia tujuan demokrasi itu). Kita akan membahas dari tujuan Demokrasi tersebut, karena sangat disayangkan ketika tujuan yg mulia itu tidak sejalan dengan realita dan sungguh sangat bahagianya kami rakyat Indonesia ketika tujuan itu bisa kita wujudkan bersama.
Oleh karena itu penulis mencoba mempertanyakan kepada pembaca, Hari ini tahun 2018 apakah demokrasi yang kita ikuti hari ini dengan sistem yg dijalankan oleh aturan pemerintah dengan bantuan KPU bisa mewujudkan tujuan dari demokrasi di Indonesia ?
Pertanyaan ini muncul ketika proses pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia beberapa hari lalu. Hampir semua warga Indonesia menunaikan hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi tahun ini, karena keterbatasan pengetahuan penulis mengenai Tata Cara atau Proses Pemilihan Kepala Daerah, ada beberapa hal yang ingin pembaca pertanyakan, seperti :

Bagaimana cara menjadi Calon Kepala Daerah ?
Jumlah warga Indonesia sangat banyak mungkin semua orang sudah mengetahuinya, namun dari sekian banyak jumlahnya ternyata yang menjadi calon Kepala Daerah biasanya kurang lebih 5 pasang calon saja bahkan ada beberapa tempat hanya menyiapkan 1 pasangan calon saja, seperti di daerah Sulawesi Selatan ada 3 daerah yang mempunyai 1 Pasangan Calon saja yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Bone,Kabupaten Enrekang.
Awalnya setelah mengetahui peristiwa ini, diri ini heran dan sedikit tertawa. Kenapa bisa Hanya 1 Pasangan saja yang lolos menjadi calon dan mulailah pembaca bertanya tanya,
Apakah iya dari sekian banyak warganya apakah tidak ada yang mau menjadi Pemimpin atau ada hal lain yang membuat warga lainnya tidak bisa mencalonkan ? Jika memang betul tidak ada warga yang ingin menjadi pemimpin artinya penulis berfikir rakyat gagal dalam menjalankan proses demokrasi. Tidak adanya generasi pemimpin adalah acuan kita semua untuk memperbaiki kualitas masyarakat baik itu Pemerintah dan rakyatnya.
Tak sampai disitu, karena penulis kurang percaya jika kondisi seperti itu terjadi makanya penulis berusaha mencoba memahami dari sudut pandang lain. Apakah memang warga di tempat itu memliki kekompakan untuk percaya dengan 1 pasang calon saja ?. Namun menurut pembaca kalaupun iya warga setempat percaya dengan hanya satu calon saja maka tidak perlu ada pemilihan lagi, selain karena keyakinan masyarakat setempat percaya dengan calon tersebut, tak perlu juga KPU menghabiskan uang negara yang banyak. Lumayan uang itu bisa bayar utang negara.
Kemudian penulis mencoba lagi dari sudat pandang berbeda, Apakah mungkin banyak warga yang ingin menjadi Pemimpin tapi tak lolos menjadi Calon Kepala Daerah ? dari beberapa sudut pandang, pilihan ini yang paling rasional menurut penulis karena negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap peristiwa atau kejadian pastilah mempunyai hukum. Seperti apa dan bagaimana hukum Indonesia terkait proses demokrasi, mari kita sama-sama mencari tahu agar kiranya semua rakyat bisa mempersiapkan diri menjadi Pemimpin dikemudian hari. Agar kiranya juga semua masyarakat Indonesia bisa mengawal aturan yang dibuat wakil wakil kita semua di Pemerintahan, baik atau buruknya sistem demokrasi di negera Indonesia adalah Tanggung Jawab kita semua. Jika memang sudah baik maka marilah kita mendukung dan mengawal sistem demokrasi kita yang sekarang, tetapi jika ada yang salah dari sistem demokrasi ini maka sebagai rakyat yang bertanggung jawab mari kita berdiri bersama untuk memperbaikinya demi negara Indonesia.

Karena Indonesia menganut sistem Demokrasi maka kedaulatan tertinggi adalah Rakyat.
Mari bersama sama meewujudkan tujuan mulia Demokrasi : Dari Rakyat – Oleh Rakyat – Untuk Rakyat

Penulis : Pena Merah

 

Facebook Comments